KEBIJAKAN PEMERINTAH

1. Kurik ulum sekolah selain yang berlaku secara nasional terdapat pula kurikulum yang
disesuaik an dengan tuntutan dan kondisi daerah yang disebut dengan…
A. Kurikulum daerah
B. Kurikulum terpadu
C. Unsure daerah
D. Muatan local
JAWAB: D
2. Badan Pertimbangan Pendidik an Nasional (BPPN) dibentuk dan anggotanya diangk at oleh
Presiden sebagai perwujudan…
A. Lembaga pembantu Pres iden dalam pembangunan bidang pendidikan
B. Pengawasan pemerintah dalam pengendalian mutu pendidikan
C. Lembaga non pemerintah yang bergerak dalam bidang pendidikan
D. Institusi non departmental dalam perumus an kebijak an pendidik an
JAWAB: A
3. Penyelenggaraan EBTANAS pada tingkat SD, SLTP, dan SLTA memberi kontribusi positif
kepada pembangunan sector pendidikan terutama dalam…
A. Upaya pengendalian mutu pendidikan
B. Meningkatk an angka partisipasi pendidik an
C. Mengurangi biaya operasional pendidikan
D. Memeratakan tanaga dan sarana kependidikan
JAWAB: A
4. Berik ut ini bentuk-bentuk perguruan tinggi menurut Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, kecuali
A. Akademi
B. Politeknik
C. Sek olah tinggi
D. Diploma 1
JAWAB: D
5. Berik ut ini nilai-nilai positif dari uoaya Pemerintah untuk memberi otonomi yang lebih luas
kepada perguruan tinggi negeri terutama untuk …
A. Melepaskan beban pemerintah dalam pendanaan operasional
B. Memacu pertumbuhan ekonomi dan kemak muran rakyat
C. Memacu perkembangan perguruan tinggi yang bersangkutan
D. Meningkatk an peran swasta dalam penyelenggaraan pendidikan
JAWAB: C
6. Pelaksanaan program pendidikan Paket A dan Paket B terutama dimak sudkan dalam rangk a…
A. Mendukung program wajib belajar 9 tahun
B. Meningkatk an k ecerdasan masyarakat
C. Memberikan bekal keterampilan
D. Memberantas buta pengetahuan dasar
JAWAB: D
7. Program Kapal Pemuda ASEAN dan Jepang bermanfaat dalam hal-hal berikut, kecuali…
A. Meningkatk an rasa persaudaraan
B. Menumbuhkan saling pengertian
C. Pertukaran nilai-nilai budaya positif
D. Penghapusan batas-batas budaya
JAWAB: D
8. Kedudukan budaya daerah dalam rangka pembinaan kebudayaan nas ional adalah sebagai…
A. Pelengk ap
B. Pendamping
C. Penunjang
D. Unsur
JAWAB: D
9. Menteri-menteri lingkungan hidup dari Negara-negara anggota ASEAN dewasa ini menggalang
kerjas ama dan memberi perhatian serius dalam mengatas i mas alah bers ama, yakni…
A. Polusi tanah karena limbah plastic
B. Laranagan pemanfaatan kayu tropis
C. Kes adaran rakyat tentang lingkungan
D. Masalah asap dan kebak aran hutan
JAWAB: C
10. Pemindahan penduduk dari satu pulau ke pulau yang lain, yang dik enal dengan program
transmigrasi, akan lebih efektif apabila dilakukan dengan…
A. Peningk atan sarana social
B. Penyediaan lapangan kerja
C. Perumahan yang memadai
D. Pemerataan lapangan k erja
JAWAB: D
11. Dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang dis alurkan oleh Pemerintah bertujuan untuk…
A. Menunjang kelancaran pembangunan
B. Mengembangk an desa yang tertinggal
C. Memberantas masalah kemiskinan
D. Mengatasai dampak krisis ekonomiu
JAWAB: D
12. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menyongsong pasaran bebas Asia Pasifik
tahun 2020, harus dijawab terutama dengan…
A. Meningkatk an sumber daya manusia
B. Mengusahakan modal yang memadai
C. Mengolah kekayaan alam yang melimpah
D. Mendapat bantuan teknologi tinggi
JAWAB: A
13. Deregulasi automotif automotif yang dilakukan oleh Pemerintah pertengahan tahun 1999,
diharapkan memberi dampak positif dalam rangka…
A. Menghidupkan pasar mobil yang lesu
B. Meningkatk an jumlah ekspor mobil
C. Membatasi penggunaan mobil impor
D. Memacu pertumbuhan industri mobil
JAWAB: D
adalah…
A. Mendorong perkembangan usaha swasta
B. Melunasi hutang perusahaan swasta nasional
C. Menutupi kekurangan anggaran pembangunan
D. Memacu pertumbuhan ekonomi nasional
JAWAB: D
15. Berik ut ini pengaruh positif dari kebijakan k ebebasan pers yang dikeluarkan oleh pemerintah, kecuali…
A. Unsur budaya asing berk embang pesat
B. Perkembangan ilmu pengetahuan
C. Kebeanian mengek spresikan opini
D. Control masyarakat terhadap pemerintah
JAWAB: A
16. Fraksi-fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rak yat merupakan pengelompokk an
anggota yang mencerminkan…
A. Kebijakan pemerintah dalam mengatur lembaga tertinggi Negara
B. Perimbangan k ekuasaan pemerintahan yang disepak ati bersama
C. Pembagian kekuasaan legislative pada tingkat lembaga tertinggi Negara
D. Konfigurasi politik dan pengelompokkan fungsional dalam masyarakat
JAWAB: D
17. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1982 tentang Referendum telah dicabut dengan Ketetapan MPR
No. VIII/MPR/1998, karena…
A. Dinilai tidak sesuai dnegan tuntutan Pasal 37 UUD 1945
B. Memberi kekuasaan yang terlalu luas kepada pemerintah
C. Menghambat perubahan yang mendasar terhadap UUD 1945
D. Membuka kemungkinan terhadap perubahan UUD 1945
JAWAB: A
18. Hal yang amat penting diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah…
A. Optimalisas i pemanfaatan kekayaan daerah
B. Pelestarian nilai-nilai tradisional di daerah
C. Perencanaan terpadu pembangunan daerah
D. Kuk uhnya persatuan dan kesatuan bangsa
JAWAB: D
19. Keputusan Presiden No. 47 Tahun 1999 menentukan bahwa anggota DPR periode 1997/2000
diberikan pesangon, dengan pertimbangan terutama…
A. Kinerja Dewan yang tinggi dan masa bakti kurang dari 5 tahun
B. Memacu k erja anggota Dewan supaya lebih berprestasi
C. Meningkatk an k ehormatan dan kesejahteraaan anggota Dewan
D. Jasa-jasa anggota Dewan dalam mendukung reformasi
JAWAB: D
20. Tim terpadu yang dibentuk pemerintah untuk mengkaji pemisahan lembaga ek sekuti dan
yudikatif guna mewujudkan lembaga peradilan yang bebas, sebagi c irri utyama dari…
A. Negara hukum
B. Pemerintah demokrasi
C. Kedaulatan rak yat
D. Pemerintah republic
JAWAB: B
21. Kebijak an pemerintah untuk memisahkan kek uasaan eksekutif dan yudikatif bertujuan…
A. Mewujudkan lembaga pengadilan yang mandiri
B. Memudahkan pengawasan terhadap lembaga peradilan
C. Meingk atkan efektivitas penyelenggaraan peradilan
D. Memperlancar penyelenggaraan adminis trasi kehakiman
JAWAB: A
22. Menurut peraturan perundang0undangan yang berlak u, pemberatasan korupsi, kolus i, dan
nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapa saja, dengan memperhatikan praduga
tak bersalah, yahki seseorang dianggap tidak bersalah sebelum…
A. Menjadi terdakwa dalam tindak pidana yang dituduhkan
B. Menjadi tersangk a bahwa dia melakukan kesalahan
C. Diperoleh bukti-buk ti yang kuat tentang k esalahannya
D. Berlaku keputusan hakim yang menyatakan bers alah
JAWAB: D
23. Pertahanan dan keamanan bangsa dan Negara, menurut UUD 1945 menjadi tanggung jawab…
A. Pemerintah
B. TNI
C. Warga Negara
D. Rakyat
JAWAB: C
24. Pemisahan Polri dan TNI memiliki tujuan, terutama
A. Meningkatk an k esejahteraan Polri
B. Meningkatk an profesionalis me Polri
C. Mereformasi struktur oirganisasi Polri
D. Mereformasi struktur organisasi TNI
JAWAB: B
25. Peningkatan jumlah personel Kamra didasark an pada pertimbangan, terutama…
A. Kemampuan profeesional Polri
B. Keterbatasan anggota Polri
C. Kerawanan social yang meningkat
D. Mewaspadai ancaman keamanan
JAWAB: D

BEBERAPA KEBIJAKAN PEMERINTAH
DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

UNDANG-UNDANG
Undang-undang Nomor 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-undang Nomor 2 th 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-undang Nomor 22 th 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang Nomor 43 th 1999 tentang perubahan atas UU no 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian
Peraturan Pemerintah
PP 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan
PP 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum
PP 60 : word 97 (147 kb) penjelasan (349 kb) PP 61 : word 97 (69 kb) penjelasan (34 kb) – PP 60
dan 61 zip file (45 kb) self extracting file (61 kb) berikut penjelasan pasal demi pasal
PP Nomor 57 th 1998 tentang Perubahan Atas PP 30 th 1990 tentang Pendidikan Tinggi
PP Nomor 55 th 1998 tentang Perubahan Atas PP 28 th 1990 tentang Pendidikan Dasar
PP Nomor 56 th 1998 tentang Perubahan Atas PP 28 th 1990 tentang Pendidikan Menengah
PP Nomor 32 th 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Keppres & Inpres
Keppres Nomor 93 th 1999 tentang perubahan IKIP menjadi Universitas
Keppres Nomor199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen
Keppres Nomor 68 th 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja
Inpres No, 6 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika
Kepmen
Kepmendiknas NOMOR 045/U/2002 tentang KURIKULUM INTI PENDIDIKAN TINGGI
Kepmendiknas Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
Kepmendiknas Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan
Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi
Kepmendiknas Nomor 178/U/2001 tentang GELAR DAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI
Kepmendiknas Nomor 107/U/2001 tentang PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI
JARAK JAUH
Kepmendiknas Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil
Belajar Mahasiswa
Kepmendiknas Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit
Jabatan Dosen
Kepmendiknas Nomor 042/U/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi
Sebagai Badan Hukum
Keputusan Menko Wasbang PAN tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa
Kepmendikbud Nomor 036/U/1993 tentang gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi
Kepmendikbud Nomor 222/U/1998 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
Kepmendikbud Nomor 188/U/1998 mengenai akreditasi program studi PT untuk program sarjana
Kepmendikbud Nomor 187/U/1998 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Kepmendikbud Nomor 155/U/1998 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan
SKB Mendikbud dan Ka. BAKN tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka
kreditnya
Kepmendikbud Nomor 316/U/1998 tentang pengangkatan dan pemberhentian pimpinan perg. tinggi
dan pimpinan fakultas
Kepmendikbud Nomor 223/U/1998 tentang Kerjasama antar Perguruan Tinggi
Perubahan Keputusan Mendikbud tentang syarat dan prosedur WNA untuk menjadi mahasiswa PT di
Indonesia
Surat Menkeu tentang : Kriteria Mengenai Pengelolaan Dana Non Budgetair SK Dirjen
SK Dirjen Dikti tentang perubahan dan peraturan tambahan SK Dirjen Dikti No : 08/DIKTI/Kep/2002
SK Dirjen Dikti tentang penyelenggaraan program reguler dan non reguler di perguruan tinggi negeri
SK Dirjen Dikti tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000
SK Dirjen Dikti tentang Penetapan penerima dana hibah program Domestic Colaborative Research
Grant
SK Dirjen Dikti t
entang petunjuk tatacara pengangkatan Pembantu Rektor, Dekan, ……. dst
0813-2074-9020

About faizahsunaryo

I am a teacher, I teach in Vocational high school in Malang City
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s